Cinta damai dalam Bingkai Nosarara nosabatutu

i-love1Oleh Pujiati Sari
Mahasiswi Pendidikan Matematika FKIP Untad

Miris rasanya ketika melihat berbagai pemberitaan di media baik lokal maupun nasional yang membahas tentang konflik di Sulawesi Tengah. Seolah tak ada ujung tombaknya peristiwa ini terjadi.  Hingga muncul di anggapan masyarakat luar sana bahwa provinsi ini dicap sebagai salah satu daerah yang terkenal dengan konfliknya.

Sering kali ketika terjadi pemberitaan di media nasional terkait konflik, kerabat penulis yang ada di luar kota sering bertanya “Kamu baik-baik saja kan? Baru saja saya lihat di televisi kalau Palu lagi konflik”. Selain itu ada juga yang bertanya, “Palu itu dimananya poso?”, “Saya takut ke Palu. Palu tidak aman!” dan berbagai pertanyaan lainnya, yang menurut penulis bahwa Palu kurang terekspos dari segi pencitraan positifnya. Masyarakat di luar sana lebih mengenal bahwa Palu sebagai daerah konflik.

Jika memflashback konflik di Sulawesi Tengah, sejak tahun 1998 bermula dari kerusuhan di poso, hingga konflik yang terjadi di Sigi yang terjadi hingga tahun 2013 ini sungguh sangat memilukan hati. Tak hanya konflik yang terjadi di daerah itu, namun masih banyak lagi konflik lainnya yang sangat merugikan banyak orang. Bisa dikatakan bahwa konflik yang terjadi merupakan konflik yang berkepanjangan yang sulit untuk diretas dan dimusnahkan di bumi Tadulako. Lantas apa gunanya sejak dulu Palu menggunakan filosofi kaili “nosarara nobatutu”  yang artinya bersatu dalam perbedaan? Cinta damai dalam bingkai nosarara nosabatutu. Sejak dulu filosofi ini senantiasa digembor-gemborkan namun seolah tak ada hasilnya. Mungkin kah masyarakat tidak memaknai filosofi ini sehingga konflik sering terjadi? Atau mungkin karena karakter orang Palu yang terkenal keras? Atau kah kurangnya pendidikan di kalangan masyarakat Palu? Atau mungkin juga kurangnya kecerdasan spiritual masyarakat Palu? Serta masih banyak lagi pertanyaan besar lainnya yang muncul di benak masyarakat.

Penyebab terjadinya konflik di Sulawesi Tengah beranekaragam. Kadang penyebabnya,  muncul dari sesuatu yang sifatnya kecil akan tetapi hal yang kecil tersebut nyatanya memicu terjadinya konflik yang besar.  Menurut Kepala Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik (P4K) Untad, Drs. Muhammad Marzuki, M.Si bahwa latar belakang terjadinya konflik di bumi Tadulako dapat dipicu oleh benturan-benturan sosial yang berlangsung dengan mengambil bentuk aneka-rupa serta menyentuh hampir di segala aspek, baik itu dari segi agraria, ideologi, identitas kelompok maupun batas teritorial. Seperti halnya kasus yang terjadi di kota Palu dan Sigi.

Untuk di tahun 2013 saja, dari data yang dihimpun oleh Karo Ops. Polda Sulteng, tercatat ada sebanyak 50 konflik yang terjadi di sulawesi tengah. 33 di antaranya merupakan konflik warga, dan sisanya merupakan konflik pemuda.

Dari data tersebut, tentunya timbul pertanyaan, mengapa hal itu bisa terjadi? Kemana para tokoh agama, praktis pendidik, serta pihak RT/RW setempat ketika kerusuhan terjadi? Juga bagaimana peran pemerintah dan aparat dalam penyelesaian masalah ini?

Dalam penanganan konflik yang terjadi di Sulawesi Tengah, sesuai pengakuan dari Karo Ops. Polda Sulteng bahwa pihaknya tidak berani melakukan peleraian ketika konflik sedang berlangsung. Mereka tidak berani berada pada pusat dimana api menyala. Mereka hanya berani berada pinggir api. Saat konflik berlangsung, upaya mereka yaitu memotret siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, siapa –siapa saja yang memegang senjata. Kemudian, setelah konflik usai barulah pihak kepolisian menangkap orang-orang yang terekam dalam dokumentasi mereka. Polisi menangkap senjata rakitan dan barang tajam yang digunakan oleh warga saat berperang. Polisi merelai kemudian ketika tidak terjadi konflik susulan, hal itu berarti keduanya telah damai. Namun pada kenyataannya, konflik terjadi lagi ketika tidak ada pengawasan dari polisi.

Selain itu, cara dialog dan deklarasi perdamaian dengan adanya penandatangan MoU dari kedua belah pihak yang berkonflik ternyata juga tidak membuahkan hasil yang maksimal. Tetap saja konflik terjadi usai perjanjian damai itu. Meski telah didamaikan oleh Gebernur Sulawesi Tengah sekali pun dan beberapa tokoh penting lainnya hal tersebut tidak membuat mereka damai.

Banyak dugaan-dugaan yang muncul di tengah masyarakat, mengapa konflik tidak kunjung selesai. Meski dugaan-dugaan ini belum sepenuhnya benar, namun bisa direnungkan bersama. Pertama, masyarakat konflik pada umumnya berpendidikan rendah. Sangat erat kaitannya antara tingkat pendidikan dan cara berpikir/berprilaku seseorang dalam kehidupan. Semakin baik pendidikan masyarakat maka semakin baik pula pola pikirnya dalam bertindak. Begitu pula sebaliknya. Kedua, konflik warga yang sering terjadi di Kabupaten Sigi maupun di Kabupaten lain dalam wilayah Sulawesi Tengah, ini diduga ada pihak lain yang tak ingin daerah itu aman. Sebab awal terjadinya konflik warga banyak  justru hanya gara-gara sekelompok anak muda diduga terlibat minuman keras. Lantas mabuk-mabukan dan berakhir jatuhnya korban jiwa, korban harta benda akibat dibakar.  Hal tersebut seolah perbuatan yang tidak masuk akal. Konflik terjadi dari hal-hal yang sepele saja. Ketika terjadi  konflik, aparat turun mengamankan. Namun belum begitu lama, konflik terjadi lagi,  kemudian di damaikan lagi. Begitu seterusnya, konflik tak pernah usai. Dari peristiwa tersebut, timbul pertanyaan, “Dari mana warga bisa memiliki ratusan senjata rakitan dan sejata tajam?” Boleh jadi ada pihak ketiga yang ingin memobilisasi kepentingannya. Ada permainan politik di dalamnya. Ada yang ingin meraup keuntungan besar dari konflik yang terjadi.

Konflik yang terjadi di Sulawesi Tengah seperti Sigi yang tak kunjung reda, bisa jadi karena masalah diantara kedua belah pihak juga belum usai sampai tuntas. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa pihak polisi hanya sebatas menyelesaikan pemicu konfliknya saja, tanpa mencari tahu akar permasalahannya (Harian Mercusuar, 5 Januari 2013). Selain itu, penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah mengenai batas wilayah yang dipeributkan oleh masyarakat Sigi, penyelesaiannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat setempat. Masyarakat merasa dirugikan, karena 70% hutan di Sigi sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Balai Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL). Padahal sebelumnya, masyarakat menggunakannya untuk bercocok tanam. Hal ini lah yang membuat warga tak percaya lagi dengan pemerintah dan aparat. Menurut mereka, keduanya tidak memberikan solusi yang tepat dalam menangani masalah mereka.

Semua pihak menginginkan kedamaian di Bumi Tadulako. Tak hanya sekedar kata-kata membuncah di bibir seseorang saja bahwa ia cinta kedamaian, namun perlu dibarengi dengan aksi nyata, bagaimana setiap orang dapat menyebarkan benih-benih cinta perdamaian terhadap sesama. Semua pihak perlu membangun kesadaran akan pentingnya arti sebuah perdamaian. Baik pemerintah, aparat, tokoh agama, praktisi pendidikan, dan masyarakat harus bersinergi mewujudkannya.

Berikut ini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai resolusi konflik di Sulawesi Tengah. Pertama, filosofi “Nosarara Nosabatutu” yang artinya bersatu dalam perbedaan, perlu digencarkan/digembor-gemborkan oleh semua pihak. Semua elemen masyarakat perlu mengetahui bahwa filosofi itu merupakan pesan kerukunan yang sejak lama ada dari nenek moyang daerah ini. Misalnya, pemerintah dapat memasang spanduk di berbagai tempat stategis untuk menggeborkannya, karena pada kenyataannya banyak masyarakat pendatang yang merasa asing dan tidak mengetahui makna dari filosofi tersebut. Kedua, tugas dan fungsi aparat desa seperti ketua RT/RW lebih dimaksimalkan. Aparat desa sudah seharusnya lebih jeli terhadap orang-orang asing yang datang di lingkungannya, yaitu senantiasa mendata pendatang yang bermukim di lingkungannya. Sebab jika tugas Ketua RT/RW terabaikan dampaknya sangat besar. Jika ada pendatang baru yang tidak jelas, mungkin bias diduga recidivis, atau orang yang ingin merusak  ketenangan warga dengan cara memprovokasi. Inilah perlunya fungsi Ketua RT/RW di dalam menjaga lingkungannya, guna mengantisipasi terjadinya konflik.

Ketiga, pemerintah dan segenap aparat kepolisian melakukan investigasi lebih lanjut dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Sulawesi Tengah. Hendaknya dalam penyelesaiannya, diselesaikan hingga ke akar masalahnya. Upayakan juga tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga konflik benar-benar terselesaikan. Keempat, pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) perlunya membuat program penanganan pasca konflik. Misalnya selama 6 bulan berturut-turut melaksanakan program pembinaan dan pelatihan buat masyarakat konflik. Hendaknya ada program pemberian keterampilan (skill) bagi warga yang menganggur, sehingga ketika pelatihan usai, warga dapat bekerja dengan keterampilannya itu. Selain ada program pembinaan, aparat kepolisian juga harus bersinergi menjaga keamanan daerah setempat.

Kelima, perlunya pemerintah dan para praktisi pendidikan memberikan pemahaman yang baik mengenai wawasan kebangsaan kepada pelajar/mahasiswa dan masyarakat. Perlunya semua pihak memahami 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan yang digagas oleh Taufiq Kemas, mantan ketua MPR, menjelaskan bahwa 4 Pilar itu adalah 4 unsur penyusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Pancasila, UUD45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah satu paket pembicaraan utk mendapatkan feel (perasaan) jiwa merdekanya bangsa Indonesia, baik jiwa merdeka dlm arti berdikari-berdaulat, maupun jiwa merdeka dlm arti bertoleransi-bersatu. Untuk menyelesaikan konflik di Sulawesi tengah, sudah selayaknya 4 Pilar Kebangsaan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, 4 Pilar Kebangsaan itu harus dilihat sebagai pemahaman dan upaya pemimpin untuk meyakinkan masyarakat bahwa ada prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam menjalani kehidupan berbangsa dan negara.

Keenam, perlu adanya sikap keteladanan dari orang tua. Orang tua sudah selayaknya membina dan membangun karakter anak-anaknya. Sebab, seringkali yang terlibat dalam konflik di Sulawesi tengah adalah para remaja di bawah umur. Menurut Kapolres Palu AKBP (dalam website republika) bahwa dari dua tersangka yang saat ini ditahan di Polres Palu merupakan anak di bawah umur masing-masing inisial Ak (17 tahun) dan Ha (14 tahun). Olehnya itu, peranan orang tua juga penting dalam mengakhiri pertikaian tersebut mengingat ada indikasi keterlibatan anak di bawah umur dalam konflik.

Ketujuh, tidak bisa dipungkiri bahwa penyelesaian konflik dengan pendekatan agama merupakan jalan yang tepat dalam meretas konflik di bumi tadulako. Sebab di dalam agama, nilai-nilai kebenaran dan kemanusian dapat dipelajari oleh setiap insan. Olehnya itu para tokoh agama dan tokoh masyarakat harus bersinergi, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa keagamaan. Hal ini juga bermanfaat sebagai ajang silaturrahim antar sesama.

Kedelapan, menerapkan pendidikan multikultural dan pendidikan harmoni di semua sekolah dan universitas di Sulawesi Tengah. Sebab, para pelajar/mahasiswa merupakan generasi emas yang akan membawa nasib daerah ini ke depannya. Apa jadinya jika mereka tidak dibina dan ditempa dengan sebaik mungkin? Olehnya itu, pentingnya untuk menerapkan pendidikan multikultural dan pendidikan harmoni ini.

Saat ini pendidikan multikultural dan pendidikan harmoni belum sepenuhnya dilaksanakan di sekolah/universitas di Sulawesi Tengah. Hanya sebagian kecil saja yang sudah memasukan pendidikan ini dalam kurikulum pembelajarannya.

Menurut Muhaemin el Ma’hady, pendidikan multikultural merupakan pendidikan tentang keberagaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan (global). Salah satu urgensi pendidikan ini yakni sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Jangankan cakupan untuk Indonesia, untuk cakupan wilayah Sulawesi Tengah saja, provinsi ini memiliki puluhan etnis yang begitu beragam. Jadi tidak dipungkiri bahwa perselisihan pasti akan terjadi. Namun semuanya tergantung bagaimana cara dalam menyikapinya. Olehnya itu, betapa pentingnya menerapkan pendidikan multikultural ini dalam kurikulum pembelajaran di sekolah.

Selain itu, penulis juga menyarankan agar diterapkannya pendidikan harmoni di seluruh sekolah/universitas di Sulawesi Tengah. Sebab untuk saat ini, pelaksanaannya belum merata. Menurut Dr. H. Asep Mahpudz, M.Si, pendidikan harmoni merupakan sintesis pedagogik dari pendidikan damai dan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan ini adalah untuk mengembangkan karakter kontekstual dari potensi fitrah manusia sebagai mahluk individu, mahluk sosial, dan sekaligus sebagai mahluk Tuhan YME. Ada 3 kompetensi nilai harmoni yang harus dicapai pada setiap individu. Pertama, harmoni diri berupa tanggung jawab, keyakinan pada ajaran agama, dan kepercayaan. Kedua, harmoni sesama berupa penghargaan, kejujuran dan kepedulian. Ketiga, harmoni alam berupa sikap ramah lingkungan

Saat ini pendidikan harmoni baru diterapkan di beberapa sekolah saja seperti sekolah dasar yang ada di Poso dan Tentena. Padahal pada kenyataannya, konsep pendidikan ini telah diterapkan oleh pihak-pihak yang berada di luar Sulawesi Tengah, dan hingga pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Poso yang telah menerapkan konsep pendidikan ini telah meraih juara 2 pada kegiatan Indonesian MDG’s Award (IMA) dalam kategori pendidikan harmoni yang dilaksanakan di Bali. Olehnya itu, besar harapan penulis bahwa konsep ini dapat diterapkan secara maksimal oleh semua sekolah/universitas di Sulawesi Tengah. Dengan begitu akan lahir ke depannya generasi-generasi yang cinta kedamaian. Generasi yang cinta diri, cinta sesama dan cinta lingkungan.

Beberapa upaya resolusi konflik yang telah penulis paparkan di atas, harapannya dapat menjadi ikhtiar terbaik bagi semua pihak dalam meretas konflik yang terjadi di bumi Tadulako. Sudah saatnya masyarakat terbebas dari pertikaian. Tidak dipungkiri pula bahwa semua orang pasti cinta perdamaian. Olehnya itu, untuk mewujudkannya, semua komponen/pihak baik pemerintah, tokoh agama, praktisi pendidikan, maupun masyarakat dapat bersinergi dalam mewujudkannya. Semua pihak bersama-sama berupaya untuk mewujudkan perdamaian dalam bingkai nosarara nosabatutu. Hidup rukun dan damai secara terus menerus, meskipun kaya akan perbedaan namun tetap satu jua. Sebab sejatinya, karena berbedalah yang membuat kita satu, situasi ketika kita dapat saling bergantung dan tolong-menolong, bukannya menjadikan perbedaan sebagai bumerang dalam kehidupan.

 

5 thoughts on “Cinta damai dalam Bingkai Nosarara nosabatutu

  1. Dengan prisip kebersamaan segala yang berat sekalipun akan dapat diselesaikan, termasuk upaya perdamaian ya mbak.
    Tabe mbak, dalam konteks itu juga serta untuk dapat saling mengenal sesama Blogger dari Sulawesi Tengah dan agar kita dapat saling berbagi bersama, kami undang komiu untuk bergabung dengan Komunitas Blogger Sulawesi Tengah (bloggersulteng.blogspot.com). Sukses selalu mbak…

Mari berceloteh :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s